Marketing Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises Cooperatives Edit topic name

Strategi Pemasaran Bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

The existence  of entrepreneurs  in Indonesia  is still incapable  to triggering  the emergence of  the  need  for  planning   the  systematic,   simultaneous,   comprehensive   development program  which  has  an orientation  to the small  scale  of an entrepreneur.  Studies  abou t entrepreneurs have so wide scope comprising of skill problem, education level, family background,  civilization,  and  personality.  This  study  was  done  to  examine  the  various factors  encouraging   the  community   who  grows  as  entrepreneurs.   

Therefore,  all  of  the  ideas  were  compiled  into  one  framework thought. The results show that there have been high efforts supported by the gov ernment for  entrepreneurs  in Indonesia,  such  as facilitation,  capital  access,  legality,  and  training about standardization  of Indonesian  national  product.  To encourage  the competitiveness of  small  and  medium  enterprises  in  the  global  market,  the  more  effective  strategy  is needed, especially on the improvement  of the quality of the human resources and market access by applying for information technology advances.

The  low  economic  competitiveness  in  Indonesia  is  caused  by  many  factors  from both internal and external small scale enterprise. Therefore, the identifying the factors that cause  the  low small  business  competitiveness  then  finding  the  model  of small  business competitiveness   improvement   are  important  and  urgent  in  the  condition  of  the  free market   competition   (Rifai,  2013). 

Refer  to  the  importance   of  MSMEs  to  strengthen Indonesian economy, thus the right construction  model is required in order to encourage the performance  of MSMEs to be able to compete with various similar products especially from abroad. Therefore, the agreement of ASEAN Economic Community  started in 2015 is not a threat for the products of MSMEs in Indonesia, but this is very lucrative opportunities for  MSMEs  and  leading  the  Indonesian  economy  forward  to  achieve  prosperity  for  all layers of Indonesian society.


America knows how to market itself, its products, and its ideas. For better or for worse, for richer or poorer, American marketing creativity, power, and prestige influence consumers the world over. Philip Kotler, best known for the marketing principle of the four Ps—product, price, promotion, and place—takes us on a guided tour of American marketing, including its origins and trends, its relationship to economics, and its criticisms. His talk will include examples of exemplary marketing. Kotler is professor of marketing at Northwestern University's Kellogg School of Management, and his textbooks serve as the basis for graduate business programs worldwide.

https://youtu.be/sR-qL7QdVZQ

Share:

PERTEMUAN KE 6

Etika dan Fungsi-fungsi organisasi perusahaan

 Kelas A RABU 28 oKT 2020 
Kelas B Kamis 29 Oktober 2020

Keberadaan nilai dalam etika bisnis adalah penting, krusial dan strategis. Hal ini bermakna bahwa penyelenggaraan etika bisnis tidak bisa terlepas dari kemampuan menerima dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam setiap kegiatan bisnisnya. Nilai adalah sesuatu yang benar, yang baik dan yang indah. Keberadaan nilai dalam banyak hal dapat mempersatukan orang-orang yang terlibat dalam suatu bisnis dan menyelesaikan konflik nilai yang terjadi, sehingga dengan demikian penganutan nilai oleh pelaku bisnis itu akan memudahkan pencapaian tujuan organisasinya.

Etika dalam arti sebenarnya dianggap sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas  atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya etika bisnis sudah tentu mengacu dan akan berbicara mengenai masalah baik atau tidak baiknya suatu aktivitas bisnis. Dalam etika bisnis akan diuji peran-peran dan prinsip etika dalam konteks komersial/bisnis (Rudito dan Famiola, 2007: 4).

Menurut Walton (1977 dalam Mauro,1999):

Ethics. A critical analysis of human acts to determine their tightness or wrongness in terms of two major: truth and justice Business ethics. A range of criteria whereby human actions are judge to include such things as societal expectations: fair competition; the aesthetics or advertising and the used public relations; the meaning of social responsibilities;   reconciling   corporate   behavior   at   home   with behavior abroad; the extent of consumer sovereignty; the relevance of corporate size; the handling communications, and the like

Maksudnya, etika merupakan analisis kritis tentang tindakan manusia untuk menentukan kebenarannya atau kesalahannya dalam kerangka 2 kriteria utama: kebenaran dan keadilan. Sementara etika bisnis merupakan sekumpulan kriteria di mana tindakan manusia di nilai berdasarkan harapan masyarakat. Hasil penelitian Mouro (1999) menemukan bahwa “that personal and business ethics are not separate entities, that they coexist in the behavior of managers within the corporation, is supported in the current literature”. Maksudnya adalah etika personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer. Banyak literatur terbaru yang mendukung perayataan dan hasil penelitian Mauro ini. Bagi mereka yang tidak mempunyai etika dalam berbisnis adalah mereka yang hanya tergiur dengan keuntungan jangka pendek. Mereka yang menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan bisa menyebabkan perusahaan menghalalkan segala macam cara untuk mengejar keuntungannya. Akibatnya merekapun sering mengabaikan nilai-nilai etika bisnis. Bisnispun dijalankan secara tidak jujur, tidak adil, melanggar kewajaran, penuh mark-up.

Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya. Dengan kata lain mengikat manajer, pimpinan unit kerja dan kelembagaan perusahaan. Semua anggota organisasi/ perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi harus menjabarkan dan melaksanakan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan sempit suatu perusahaan dianggap sudah melaksanakan etika bisnis bilamana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial itu timbul sebagai akibat adanya eksternalitas yang negatif dan perusahaan harus membayar biaya sosialnya (social cost).

Indikator Etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

Tugas  PERSONAL Mahasiswa :

Membuat makalah YANG TERSISTIMATIS ILMIAH tentang : Etika dan Fungsi-fungsi organisasi perusahaan.

DIKUMPULKAN PADA PERTEMUAN KE 7 melalui email dosen dan alamat blog mahasiswa (makalah diunggah).

Silahkan juga alamat blog mahasiswa  dicantumkan dikom komentar.

Share:

KUIS ETIKA BISNIS : LINGKUNGAN BISNIS DAN ETIKA, KELAS B

 Silahkan menjawab  DI BLOG MAHASISWA , kemudian alamat blog tersebut dicantumkan dikolom komentar pada blog dosen ini.

dengan batas waktu Kamis 22 Oktober 2020 jam 20.00 WIB



Share:

KUIS ETIKA BISNIS PERTEMUAN 5 KELAS A

 Silahkan menjawab  DI BLOG MAHASISWA , kemudian alamat blog tersebut dicantumkan dikolom komentar pada blog dosen ini.

dengan batas waktu Rabu 21 Oktober 2020 jam 15.00 wib



Share:

PERTANYAAN PERTEMUAN KE 3

Dari pertemuan zoominar hari ini Selasa 20 Oktober 2020 jam 09.00 wib,

Silahkan menjawab dikolom komentar dengan mencantumkan link blog mahasiswa yang berisi jawaban dari pertanyaan ini:

Jawaban yang dinilai hanya sampai Selasa tanggal 20 Oktober 2020 jam 23.00 wib


JAWABAN DARI PERTANYAAN DIATAS :

1.Masalah mutu sumberdaya manusia pada berbagai perangkat organisiasi koperasi menjadi masalah yang menonjol dan mendapat sorotan. Subyakto (1996) mempunyai pandangan bahwa, kendala yang sangat mendasar dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil adalah masalah sumberdaya manusia. Juga Pengurus dan karyawan secara bersama-sama -ataupun saling menggantikan- menjadi pelaku organisasi yang aktif, dan menjadi front line staff dalam melayani anggota koperasi. Keadaan saling menggantikan seperti itu, banyak terjadi dalam praktik manajemen koperasi di Indonesia.  Hal lain adalah Kinerja front line staff yang kurang memadai memiliki dampak terhadap kepuasan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan pengembangan koperasi.

2.Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan satu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan.

3. Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan (Hendrojogi, 1997).

4. Menurut Suharsono Sagir, sistem manajemen di lembaga koperasi harus mengarah kepada manajemen partisipatif yang di dalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi baik yang turut dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) ataupun yang di luar kepengurusan (angota biasa), memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi (Anoraga dan Widiyanti, 1992).



Share:

Mata Kuliah : Koperasi & UKM (Cooperative & SEM's)

 The successes

 

A limited number of so-called high-growth SMEs make important contributions to job creation and productivity growth in the OECD area. At the earlier stages, management capabilities are crucial to survival.  As the firm matures, human resource and innovation strategies increase in importance.  By the time the firm has become established, innovation is crucial for growth. The fastest growing entrants are those that translate strategy into action in the form of R&D, innovation and training, put great emphasis on hiring skilled employees and motivating employees, and balance the enhancement of their capabilities in different areas -- the last being particularly important in high-knowledge sectors. The main barriers to the development  of  high-growth  SMEs  are  market  failures  in  capital  markets,  government  regulationsindirect labour costs, access to foreign markets, and difficulties in recruiting qualified staff and skilled workers.


Post Covid-19 & SMEs - What support will be needed?

Post-pandemic, public bodies must restructure SME support systems for long-term growth with well-functioning innovation systems with the right balance of instruments.

The economic impact of the coronavirus outbreak has been especially severe on SMEs.

In response to this challenge, policymakers in the EU have increased budgets for direct public support mechanisms and SME subsidies. However, many of these new support instruments have been badly designed and poorly implemented, and tend only to focus on short-term liquidity needs.

As governments now look ahead to the so-called ‘new normal’ post-pandemic, the COVID-19 crisis offers a strong opportunity to restructure SME support systems to drive sustainable long-term growth via a well-functioning innovation system with the right balance of instruments. In this article, we define the 10 areas of focus that will drive this objective.

1. Push SMEs to Think Big

Small businesses play a vital role in ensuring economic growth, job creation, and social integration. But as the economic headwinds triggered by the pandemic pick up, the teams in charge of SMEs will need to be more ambitious in order to survive and grow. One way to foster this is to explicitly identify ambition as a key criteria for SME support in all EU countries, thereby enabling the most promising companies to reach their potential.

2. Talent and Diversity Matters

In today’s turbulent times, building SME resilience through capacity development is vital. Policy instruments should focus on building capabilities, forging strong teams and accessing both EU and non-EU talent. This could be done through (digital) talent matching platforms that connect businesses with specific sets of skills in specific countries, such as the ‘Talent Boost’ programme in Finland.

3. Mind the Innovation Gap

Not all SMEs are created equal, and instruments for innovation support should acknowledge this. In regions with fewer innovative SMEs, the focus should be on stimulating the development of new innovative firms. As a result, regional characteristics can become increasingly important SME segmentation criteria, while keeping in mind that the selection pool for public funding should be large enough to maintain an optimal level of competition.

4. Focus on the Ecosystem

The power of large firms to help small and young firms to scale up must not be overlooked. Innovation support organisations should acknowledge this ecosystem dimension in their innovation support models, and create opportunities for knowledge-sharing and cross-pollination of ideas.

5. Make it Simple

Many support initiatives are too complex and inaccessible to be useful to SMEs. Addressing this must become an urgent priority. Co-creation is one way to achieve this, with support service systems designed with and implemented for the client. Unifying disparate support services under one platform with a simple interface that minimises the need for data inputs and maximise information sharing will drive SME adoption, leading to better outcomes.

6. Bring in Private Sector Funding

The gap between the finance available to SMEs and the finance that they could productively use remains a major barrier to the transition from start-up phase to scale-up phase. As this challenge cannot be met by governments alone, new instruments and cooperation structures for raising matched funding from support actors from the public and private sector should be leveraged to increase investment capacities.

7. Keep it Predictable

Certainty and predictability are key in helping SMEs to build economies of scale, innovate and limit risks. In times of economic volatility, a stable policy mechanism, which is ideally disconnected from sudden political changes and short-term government needs, will play a crucial role in ensuring SME trust in the long-term funding environment for innovation investments.

8. Enable a Joined-Up Approach

With resources for SMEs often spread over various support organisations, sufficient budget must be set aside for personnel and cooperation between different agencies. Any design of new policies and instruments should take this additional budgeting into account in order to prevent bottlenecks in implementation.

9. Measure to Manage

Mission-oriented innovation policies can foster disruptive and breakthrough SME innovations to respond to social, environmental, and economic grand challenges such as climate change and resource efficiency, demographic change, clean energy, and inclusive societies. To make this happen, new data will need to be collected and new methodologies will need to be developed to consider the impact SMEs are seeking, while innovation support agencies must develop strategies to monitor progress in this respect.

10. Skill Up the Support Ecosystem

Policymakers often have limited experience of the real world of small business, leading to inadequate or inappropriate interventions. This should be addressed through face-to-face contacts with the entrepreneurial teams that run SMEs in order to gain a better understanding of their needs, as well as increased training and development within innovation support organisations.

Even before COVID-19, the landscape of innovation agencies in the EU was in need of simplification and restructuring. With policymakers now starting to think about the role public support should play in the renewal of the economic structure in the wake of the pandemic, we believe that there exists an unprecedented opportunity to create a better, stronger system, which will support SMEs to innovate their way out of this crisis.

This article is derived from the SMEthod project, which has received funding from the EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 777491.

https://innovationmanagement.se/2020/07/07/sme-innovation-10-priorities-for-support-post-covid-19/

Share:

ETIKA BISNIS : PERTEMUAN 3 : Keadilan dalam Bisnis

 

KEADILAN DALAM BISNIS

 

Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topic penting dalam etika bisnis.

 

Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (to give everybody his own). Definisi ini popular pada masa roma kuno sebagaimana diungkapkan oleh Celsus. Ada tida ciri khas yang selalu menandai keadilan, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan, dan keadilan menuntut persamaan.

Teori keadilan Aristoteles

 Keadilan Legal

 Semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

 

Keadilan Komutatif

 Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

 

Keadilan Distributif

 Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

 

Teori Keadilan Adam Smith

 

Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannya, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.

 

1. Prinsip No Harm

 

Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinisp no harm, atau prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

 

2. Prinsip Non-Intervention

 

Prinsip keadilan komutatif yang kedua adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalan kehidupan dan kegiatan orang lain.

 

3. Prinsip Keadilan Tukar

 

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

 


Prinsip Keadilan Distributif Rawls

 

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut:

The greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:

the different principle

the principle of fair equality of opportunity

Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.

 

Jalan Keluar atas Masalah Ketimpangan Ekonomi

 

Jalan keluar untuk memecahkan persoalan perbedaan dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang antara lain disebabkan oleh pasar adalah bahwa disamping menjamin kebebasan yang sama bagi semua, negara dituntut untuk mengambil langkah dan kebijaksanaan khusus tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk membantu memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi kelompok yang secara objektif tidak beruntung bukan karena kesalahan mereka sendiri. Langkah atau kebijaksanaan khusus ini memang hanya dimaksudkan untuk kelompok yang memang atas kemampuan mereka sendiri tidak bisa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Jadi jalan keluar yang diajukan atas ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal.

 

Contoh keadilan dalam bisnis

 

Keadilan terhadap Karyawan

 

Perlakuan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun bekerja. Semakin adil perusahaan memperlakukan karyawan, komitmen dan kinerja karyawan semakin tinggi.

 

Keadilan terhadap Masyarakat

 

Berdirinya perusahaan apalagi yang berupa manufaktur tentu akan memberikan dampak terhadap kepada masyarakat sekitar. Baik itu positif atau negatif. Disinilah fungsi perusahaan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sosial diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat sekitar, menyediakan kuota karyawan yang berasal dari daerah sekitar perusahaan, dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

 

Keadilan terhadap Pesaing

 

Persaingan adalah “adrenalin” -nya bisnis. Ia menghasilkan dunia usaha yang dinamis dan terus berusaha menghasilkan yang terbaik. Namun persaingan haruslah adil dengan aturan-aturan yang jelas dan berlaku bagi semua orang. Memenangkan persaingan bukan berarti mematikan saingan atau pesaing. Dengan demikian persaingan harus diatur agar selalu ada, dan dilakukan di antara kekuatan-kekuatan yang kurang lebih seimbang.

 

Keadilan terhadap Pelanggan

 

Dapat ditunjukkan dengan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang terjamin, dan adanya perlindungan terhadap hak-hak pelanggan.

Share:

PENDAPAT MAHASISWA TENTANG KOPERASI & UKM

 

Silahkan menjawab dikolom komentar dengan mencantumkan alamat blog mahasiswa sebagai tugas personal.


Share:

KOPERASI & UKM

 

"Bila perekonomian Indonesia dapat diibaratkan sebagai kebun, maka koperasi adalah pohon-pohon yang tumbuh di dalam kebun tersebut, yaitu siap dipetik buahnya oleh seluruh rakyat Indonesia." (Bung Hatta)

Koperasi adalah sebuah badan hukum atau organisasi ekonomi yang beranggotakan (dimiliki dan dioperasikan) perorangan atau badan hukum, menganut prinsip ekonomi kerakyatan berazas kekeluargaan, dan bertujuan bukan untk mengejar laba setinggi-tingginya, namun untuk mensejahterakan (memberi pelayanan ekonomi/ manfaat/ benefit), di mana setiap anggotanya memiliki tugas, hak suara, dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan. Anggota koperasi memperoleh bagian sisa hasil usaha, sesuai transaksi usaha masing-masing anggota.

Sejarah Gerakan Koperasi di Indonesia

Kelahiran Koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Aria Wiriaatmaja, seorang patih di Karasidenan Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895, ditandai dengan dirintisnya sebuah bank simpanan (Hulp en Spaarbank), yaitu De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Irlansdche (Bank Bantuan dan Simpanan khusus pegawai di Purwokerto), dengan tujuan untuk membantu mengatasi ekonomi kaum priayi (pegawai negeri saat itu) yang terjerat utang dari para lintah darat (rentenir).


Raden Aria Wiriaatmaja, tokoh Pencetus lahirnya koperasi di Indonesia (sumber gambar: instagram @kemenkopukm)

Pada saat itu, memang kapitalisme dan imperialisme tumbuh seakan membodohi rakyat. 
Serupa dengan kondisi yang dihadapi Robert Owen (Bapak Koperasi Dunia, 1771-1858) pada masa Revolusi Industri, melahirkan koperasi sebagai wujud perlawanan kaum buruh atas ketidakadilan kaum kapitalis. 

Seiring perjalanannya, bank tersebut juga membantu petani dan pegawai kecil dengan mengajak para pegawai pemerintah menabung ke Bank untuk dijadikan pinjaman kepada nasabah yang memerlukan, dengan bunga relatif lebih rendah ketimbang di rentenir. Bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank Priyayi di tahun 1986, kemudian berganti lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kita kenal hingga saat ini.

Nah.. terus kenapa keberadaan bank ini disebut-sebut sebagai cikal-bakal lahirnya koperasi? Alasannya, karena bank inilah yang diketahui pertama kali menerapkan prinsip kebersamaan, rasa tolong-menolong, adil dan sejahtera secara beriringan yang merupakan nyawa koperasi.


Pusat Koperasi Tasikmalaya Tempo Doeloe (sumber: www.tugassekolah.com)


Seiring waktu, perkembangan koperasi di Indonesia sangat bergantung pada kondisi politik atau pemerintah yang berkuasa saat itu. Baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang, bahkan saat Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.


Gedung Kooperasi Batik Budi Tresno Tempo Doeloe (sumber: tugassekolah.com)


Selanjutnya, Indonesia mengenal sosok proklamator Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi.

Bung Hatta lalu mengusulkan didirikannya 3 jenis koperasi di Indonesia, yaitu:


  1. Koperasi Konsumsi, khusus melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
  2. Koperasi Produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
  3. Koperasi Kredit, khusus melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.
Rebranding Koperasi sebagai Jembatan yang Menghubungkan Sejarah dengan Kaum Millenial

Baiklah.. Sepertinya cukup lengkap ya pembahasan sejarah di atas untuk kita belajar lagi mengenai background Koperasi di Indonesia, supaya kita gak salah kaprah. Oh iya.. menjadi penggiat koperasi masih merupakan ide yang bagus lho untuk diaplikasikan di masa sekarang, tanpa disekat oleh usia, bahkan anak muda pun bisa ikut berpartisipasi menggapai kesejahteraan di usia dini bersama Koperasi.. gimana caranya?


"Generasi millenial yang akan memiliki koperasi di masa depan." (Meliadi Sembiring - Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM)


Ganbaran kehidupan sosial generasi millenial, cenderung berada di dua dunia, nyata dan maya (sumber gambar: myorangehr.com)


Ungkapan di atas (disampaikan pada 27 Oktober 2018 di Jakarta, dalam Cooperative Talk "Pemuda dan Rebranding Koperasi di Era Millenial") seharusnya bisa menggugah kepedulian pelaku generasi millenial sebagai juru kunci masa depan bangsa, utamanya generasi muda akan keberlangsungan Koperasi di negeri ini, mengingat Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengungkapkan bahwa generasi millenial yang berjumlan 60% dari total jumlah penduduk merupakan bonus demografi yang bisa dijadikan peluang dalam program Rebranding Koperasi, yang bermaksud mengubah atau memperbaharui image Koperasi agar menjadi lebih baik, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai dan prinsip unggulnya.


Generasi Millenial adalah senjata untuk mencapai goals kesejahteraan bangsa melalui pengelolaan dan penyebarluasan info tentang koperasi (sumber gambar: instagram @kemenkopukm)

Dengan Rebranding Koperasi ini, diharapkan Koperasi bisa lahir kembali, berkembang dan lestari dengan format yang lebih baik, sebagai produk hasil kreasi kalangan millenial, lebih fresh dan modern. Sudah saatnya kita speak up and action, kompak menggerakkan ekonomi nasional dengan koperasi.


Koperasi Goes to Mall.. terharu melihat kerajinan tangan tradisional Indonesia dipasarkan dengan lebih berkelas

Jika generasi millenial acuh tak acuh, maka sulit untuk Koperasi bisa bertahan di Indonesia. Bukan tak mungkin, Koperasi Indonesia akan berada di ambang kepunahan bila generasi milenial tidak tertarik akan koperasi."Bersiap-siaplah kaum kapitalistik akan menguasai seluruhnya." kata Suroto, seorang pengamat perkoperasian.

Waduh.. ngeri yaa membayangkan kaum kapitalis menjadi raja di perekonomian kita. Makanya nih.. generasi muda selalu dipesankan jangan pernah lupa pada keberhasilan tokoh-tokoh sejarah menyelamatkan nasib bangsa ini. Ingat-ingat lagi, bahwa lahirnya koperasi itu untuk mereposisi kekuatan kapitalisme yang sebelumnya dijalankan kaum-kaum lintah darat. Pastinya kita sebagai generasi muda gak mau kan, terjerumus ke lubang yang sama lagi?


Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga saat meresmikan penyaluran perdana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koperasi Simpan Pinjam Obor Mas, sekaligus meresmikan mesin ATM di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT (sumber gambar: instagram @kemenkopukm)


"Rebranding Koperasi harus mampu mereposisi ulang fungsi koperasi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta sarana mewujudkan masyarakat adil dan makmur", kata Suroto.

Dengan Rebranding Koperasi ini, generasi muda juga diajak untuk paham niat mulia dan ide cemerlang para pencetus koperasi di Indonesia, dalam menyelamatkan nasib bangsa dan rakyat dari keterpurukan ekonomi. Refleksi ini yang akan menjembatani kaum millenial dengan perjalanan historik ekonomi Indonesia.

Masih Berpikiran Koperasi itu Jadul? Kaji Ulang Lagi Deh..

Meski lahir jauh sebelum bangsa ini merdeka, koperasi bukanlah barang jadul atau kuno. Mengapa? Karena prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilannya itulah, koperasi muncul sebagai badan usaha yang modern dan futuristik. Jauh berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang cenderung memburu keuntungan bagi pemodal, koperasi justru mengejar kesejahteraan bagi seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya.


Bapak Menteri Koperasi dan UKM saat meninjau usaha pengelolaan tembakau di Bojonegoro,sekaligus mengapresiasi Koperasi  Karep yang memiliki sejumlah unit usaha, seperti distributor dan minimarket (sumber: instagram @kemenkopukm)


Di kancah internasional, negara-negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat yang besar-besar itu berbadan hukum koperasi. Namun jangan lupa, di Indonesia juga banyak koperasi besar beraset triliunan rupiah yang lahir dari gerakan komunitas di masyarakat.

Meski begitu, dalam hal teknis, Ketua Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo) Pendi Yusuf mengemukakan niat ini tak lepas dari tantangan berat yang dihadapi Koperasi dalam era millenial.

Koperasi turut menjadi sarana para pengrajin lokal memperkenalkan produknya ke kancah internasional

"Pemikiran generasi millenial masih cenderung feodal dan kolonial, dengan gaya bisnis konvensional. Oleh karena itu, kita harus jitu menentukan arah dan strategi agar Rebranding Koperasi sukses tertanam di kalangan generasi milenial", ungkap Pendi.

Untuk menerapkan Rebranding Koperasi di kalangan generasi milenial, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM harus mampu mengarahkan media sosial secara efektif, terarah, dan terukur sebagai sarana yang pas untuk memviralkan good news seputar koperasi ke generasi millenial.


salah satu produk tas UMKM berbadan Koperasi.. cantik yaa 😊 (sumber: instagram @kemenkopukm)

Selain menyebarkan virus positif Rebranding Koperasi ke generasi millenial, sosial media juga dapat menjadi wadah untuk memasarkan produk-produk Koperasi secara online. Selain sosial media, ada e-commerce yang semakin mempermudah akses untuk menjangkau Koperasi dan UKM. Pelaku usaha pun sekarang sudah banyak yang sadar bahwa bukan jamannya lagi berdiam diri dengan direct selling system. Memperluas jaringan dan temukan pelanggan di dunia maya adalah sebuah langkah jitu yang semakin memantapkan branding koperasi sebagai suatu badan yang up to date, gak ketinggalan jaman.


Kreativitas pelaku UMKM pun merambah dunia kuliner, membuat produk koperasi makin beragam dan menarik untuk dilirik anak millenial (sumber: instagram @kemenkopukm)


Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, koperasi kelak akan mampu menjawab tantangan kebangsaan sebagai sebuah sistem yang modern. Di sinilah, peran aktif dan kesadaran generasi muda, termasuk pelajar dan mahasiswa yang gemar berorganisasi dan senang bersosial media untuk menyukseskan Rebranding Koperasi sangat diperlukan, guna menyelamatkan masa depan Indonesia di tangan generasi millenial.


Berbagai lukisan turut dipajang di gerai Koperasi Modern


***

Terima Kasih..
Semoga Bermanfaat..
Silahkan simak juga artikel saya Viralkan Rebranding Koperasi Via Medsos yang spesifik membahas pendekatan konkret untuk sosialisasi Koperasi kepada Generasi Millenial di Era Digital ini.

Baca dan buka : https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative

SUMBER :

https://www.primasariamirati.com/2018/05/siapa-bilang-koperasi-itu-jadul.html

Share:

Recent Posts